Oleh: Stefanus, M.Pd., Gr. seorang Guru Matematika di Jakarta
Dahulu, saya pikir musuh terbesar seorang guru adalah tumpukan kertas RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang setebal bantal atau yang sekarang disebut RPM (Rencana Pembelajaran Mendalam). Menghabiskan malam untuk menyusun administrasi yang mungkin hanya dibaca sekali setahun saat supervisi adalah beban yang melelahkan. Namun, itu dulu.
Hari ini, di tengah kemajuan teknologi artificial intelegence, saya harus jujur: administrasi bukan lagi masalah. Kehadiran AI dan melimpahnya sumber belajar digital telah memangkas waktu kerja saya secara drastis. Butuh materi kalkulus yang menarik? Tinggal cari. Butuh draf soal ujian? AI bisa menyediakannya dalam hitungan detik.
Namun, di meja kerja saya sebagai guru Matematika di sebuah sekolah negeri, ada satu hal yang tetap membuat saya berpikir lebih keras saat setelah asesmen akhir semester yakni saat mengolah nilai. Sesuatu yang jauh lebih rumit daripada soal logaritma paling sulit sekalipun: Memberikan nilai rapor.
Dilema di Balik Angka 70, 72, 75, 78
Sebagai guru Matematika, hidup saya biasanya hitam dan putih. 1 + 1 = 2. Jika seorang siswa hanya mampu menjawab dua soal benar dari sepuluh, maka secara matematis nilainya adalah 20. Sederhana, bukan?
Namun, sistem pendidikan kita memiliki sebuah “monster” bernama KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) atau sekarang yang lebih dikenal KKTP (Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran). Di sekolah saya, anggaplah KKM atau KKTP 78. Di sinilah integritas saya sebagai pendidik diuji. Saat saya melihat data di layar monitor, kenyataannya pahit: ada siswa yang secara objektif hanya mencapai angka 25.
Secara sistemik, angka 25 adalah bencana. Siswa tersebut dianggap “tidak tuntas”, sekolah dianggap gagal memberikan layanan, dan secara administratif, rentetan remedial harus dilakukan hingga nilai itu berubah menjadi “ajaib” di atas 77.
Kebohongan yang Terorganisir
Inilah titik di mana KKM atau KKTP mulai merusak pendidikan secara sistemik. Karena tekanan administratif dan target “ketuntasan 100%”, guru sering kali terpaksa melakukan apa yang secara halus disebut sebagai “katrol nilai” atau bahasa kerennya “konversi nilai” agar tidak ada yang dirugikan khususnya yang secara murni sudah mendapat nilai yang sangat baik misal nilai murninya adalah 90an.
Kita tidak lagi menilai kemampuan siswa yang sebenarnya, melainkan melakukan engineering agar angka di rapor memenuhi syarat birokrasi. Efeknya sangat fatal:
- Menciptakan Generasi yang Menyepelekan Proses: Siswa sadar bahwa betapapun malasnya mereka, pada akhirnya nilai mereka akan “diselamatkan” oleh guru agar mencapai KKM/KKTP.
- Erosi Makna Kegagalan: Dalam pendidikan, kegagalan adalah guru terbaik. Namun, KKM/KKTP mengharamkan kegagalan. Kita tidak membiarkan siswa belajar dari nilai 25-nya; kita justru memberinya “hadiah” 78 yang semu.
- Beban Moral Guru: Kami, para guru, dipaksa menjadi “pembohong profesional”. Kita memoles angka untuk menyenangkan sistem, padahal kita tahu persis anak tersebut bahkan belum menguasai konsep dasar perkalian.
Hilangnya Kemanusiaan dalam Angka
Hal yang paling ironis adalah saat kita memaksa setiap anak untuk melampaui angka 78 di semua mata pelajaran. Sebagai guru Matematika, saya tahu tidak semua anak ditakdirkan menjadi matematikawan. Ada yang jenius di lapangan basket atau bola, ada yang tangannya menari saat memegang kuas lukis, tapi mereka semua dipaksa “tuntas” di angka yang sama dalam logika matematika.
KKM atau KKTP telah mengubah ruang kelas menjadi pabrik yang mengejar standar kuantitas, bukan kualitas karakter. Kita lebih peduli pada angka yang terlihat bagus di pangkalan data kementerian daripada kejujuran intelektual siswa kita sendiri.
Panggung Sandiwara bernama “Remedial”
Sebagai guru Matematika, saya sering terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai “Drama Remedial”. Ini adalah sebuah siklus yang menguras energi dan akal sehat. Ketika nilai objektif siswa jatuh di bawah KKM atau KKTP, prosedur mewajibkan saya melakukan perbaikan. Namun, di lapangan, proses ini sering kali terasa seperti panggung sandiwara yang dipaksakan.
Saya mulai dengan idealisme: memberikan soal berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama. Hasilnya? Tetap saja jauh di bawah standar. Saya turunkan ego, saya berikan soal yang persis sama dengan ujian sebelumnya—dengan harapan mereka setidaknya mempelajari kembali kesalahan mereka—namun ajaibnya, hasilnya tetap tidak beranjak. Seolah-olah ada penolakan bawah sadar dari siswa untuk memahami angka-angka itu.
Jurus terakhir pun dikeluarkan: tugas tambahan di kertas folio. Saya berharap dengan menulis tangan, ada sesuatu yang menyangkut di ingatan mereka. Namun, kenyataan di meja kerja saya justru lebih pahit. Tugas-tugas itu seringkali tidak dikumpulkan. Jika pun dikumpulkan, isinya hanyalah salinan identik dari satu teman yang dianggap “pintar”, atau yang paling mutakhir: deretan jawaban rapi hasil copy-paste dari AI. Mereka mengumpulkan tumpukan kertas tanpa memahami satu baris pun apa yang mereka tulis.
Penutup: Mengembalikan Hakikat Nilai
Mengajar di Jakarta dengan segala fasilitasnya memang memudahkan, namun memberikan nilai yang jujur di tengah sistem KKM/KKTP adalah perjuangan batin.
Sudah saatnya kita berhenti mendewakan angka minimal. Pendidikan seharusnya tentang memotret progres seorang anak—sekecil apa pun itu—secara jujur. Nilai 25 yang jujur dan diikuti oleh usaha perbaikan yang nyata jauh lebih mendidik daripada nilai 78 yang lahir dari belas kasihan administratif.
Karena pada akhirnya, saat siswa-siswa saya lulus nanti, dunia tidak akan menanyakan apakah nilai Matematika mereka mencapai KKM atau tidak. Dunia akan bertanya apakah mereka jujur, apakah mereka gigih, dan apakah mereka tahu cara belajar dari kegagalan. Dan sayangnya, KKM/KKTP sering kali justru merenggut pelajaran berharga itu dari mereka.
